Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 08 April 2026 | Korea Selatan (Republik Korea) mengirim Kepala Staf Kepresidenan, Kang Hoon-sik, ke tiga negara produsen minyak—Kazakhstan, Oman, dan Arab Saudi—dalam rangka memperkuat pasokan minyak nasional yang terancam menipis akibat penutupan Selat Hormuz. Langkah diplomatik ini diumumkan pada konferensi pers resmi pada 7 April 2026 dan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kestabilan energi dalam negeri.
Latar Belakang Penutupan Selat Hormuz
Sejak pertengahan Maret 2026, konflik bersenjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkatkan keamanan di Selat Hormuz, jalur laut strategis yang mengalirkan lebih dari 20% produksi minyak dunia. Iran menutup selat tersebut, menyulitkan kapal-kapal tanker, termasuk yang berlayar untuk Korea Selatan, menembus rute tradisional ke pasar global. Akibatnya, pasokan minyak impor Korea Selatan—yang bergantung sekitar 70% pada pengiriman melalui Hormuz—mengalami penurunan tajam.
Kenaikan harga minyak dunia pun mengikuti, menyentuh hampir US$120 per barel pada awal Maret 2026, level tertinggi dalam beberapa dekade. Pemerintah Korea Selatan menilai bahwa diversifikasi sumber pasokan menjadi prioritas mendesak.
Langkah Diplomatik: Lobi ke Tiga Negara Produsen
Kang Hoon-sik, yang memegang posisi strategis dalam kebijakan luar negeri, memulai kunjungan resmi ke Kazakhstan, Oman, dan Arab Saudi. Tujuannya adalah:
- Mengamankan kontrak jangka panjang untuk pasokan minyak mentah.
- Menegosiasikan harga yang kompetitif mengingat volatilitas pasar.
- Membangun kerjasama logistik untuk memastikan kapal tanker Korea Selatan dapat berlayar dengan aman, termasuk memperoleh izin khusus dari otoritas Iran.
Selama kunjungan ke Uni Emirat Arab pada Maret 2026, Korea Selatan berhasil memperoleh 24 juta barel minyak, yang menjadi bukti bahwa pendekatan multilateral dapat mengurangi ketergantungan pada satu jalur. Negosiasi dengan Kazakhstan diharapkan menghasilkan pasokan dari ladang minyak di wilayah Caspian, sementara Oman dan Arab Saudi dipilih karena cadangan besar dan kemampuan menyalurkan minyak melalui pelabuhan di Laut Merah, yang relatif tidak terpengaruh oleh ketegangan di Hormuz.
Kebijakan Penghematan Energi di Dalam Negeri
Menteri Energi Korea Selatan, Kim Sung-whan, mengumumkan serangkaian langkah penghematan energi untuk memperpanjang cadangan minyak yang tersisa. Kebijakan utama meliputi:
- Pembatasan penggunaan kendaraan dinas bagi kementerian dan lembaga negara.
- Pengurangan konsumsi listrik di gedung-gedung pemerintah melalui penjadwalan operasional yang efisien.
- Program sukarela bagi warga sipil untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dengan insentif bagi yang berpartisipasi.
- Target penghematan energi bagi 50 perusahaan swasta terbesar, yang diminta menurunkan konsumsi energi industri secara signifikan.
Langkah-langkah tersebut bersifat sementara dan akan diubah menjadi kebijakan wajib bila cadangan minyak nasional mencapai tingkat krisis.
Dampak pada Harga Minyak Global dan Ekonomi Regional
Penutupan Hormuz tidak hanya memengaruhi Korea Selatan, melainkan menimbulkan goncangan harga di seluruh pasar energi. Negara-negara importir lain—seperti Jepang, India, dan negara-negara ASEAN—juga mencari alternatif pasokan. Upaya lobi Korea Selatan mencerminkan tren global di mana negara konsumen berusaha mengamankan pasokan melalui perjanjian bilateral, memperkuat jaringan dagang, dan menurunkan risiko geopolitik.
Jika negosiasi berhasil, Korea Selatan dapat menambah cadangan strategisnya sebesar 30–40 juta barel dalam dua tahun ke depan, yang akan menurunkan tekanan pada pasar domestik dan membantu menstabilkan harga bensin serta produk turunannya.
Prospek Kedepan
Keberhasilan misi Kang Hoon-sik bergantung pada kesediaan negara-negara produsen untuk menyesuaikan volume ekspor mereka di tengah permintaan yang meningkat. Selain itu, hubungan diplomatik dengan Iran menjadi faktor kunci; izin pelayaran di Selat Hormuz masih bersifat sementara dan dapat dicabut bila ketegangan kembali memuncak.
Secara keseluruhan, kombinasi lobi multinasional dan kebijakan penghematan dalam negeri menandai pendekatan holistik Korea Selatan dalam menghadapi krisis energi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau situasi geopolitik, mengoptimalkan rantai pasok, serta memastikan bahwa pasokan minyak tetap cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
