Khofifah Penuhi Tuntutan Buruh: Koridor Trans Jatim Pasuruan Siap Diresmikan 2027

Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 02 Mei 2026 | Surabaya – Pada aksi May Day 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi serangkaian aspirasi buruh, termasuk permintaan pembukaan koridor baru Trans Jatim yang menghubungkan kawasan industri Pasuruan. Dalam pertemuan di depan Kantor Gubernur, Khofifah menyatakan komitmen penuh untuk mewujudkan koridor Trans Jatim Pasuruan yang diharapkan beroperasi pada tahun 2027.

Latihan Pendengaran Buruh dan Janji Khofifah

Para pekerja dari sektor industri di Pasuruan, terutama yang bekerja di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), menuntut akses transportasi publik yang lebih cepat dan terjangkau. Mereka mengusulkan agar Koridor 8 Trans Jatim diperluas melewati Pasuruan, mengingat rencana awal koridor tersebut lebih difokuskan pada Malang Raya. Khofifah menegaskan bahwa usulan tersebut telah dibahas bersama perwakilan serikat buruh dan akan menjadi prioritas dalam agenda transportasi provinsi.

Baca juga:
Eks Persebaya George Brown Bongkar Krisis PSBS Biak: Gaji Tertunda, Mess Ditarik, Latihan Terhenti!

Proses Koordinasi Lintas Sektor

Menurut pernyataan Khofifah, realisasi koridor baru tidak dapat dilakukan secara instan. “Kita harus berkoordinasi dengan pihak Trans Jatim, menentukan titik pemberhentian, serta melibatkan pengemudi angkutan kota setempat dan kepala daerah terkait,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk penyediaan lahan untuk halte dan fasilitas penunjang, menjadi faktor krusial.

Koordinasi ini melibatkan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, serta perwakilan angkutan lokal. Pemerintah provinsi juga berencana mengadakan rapat teknis bulanan hingga akhir 2026 untuk memastikan setiap tahap pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.

Harapan Buruh dan Jadwal Implementasi

Buruh berharap koridor tersebut dapat dibuka pada tahun depan, yakni 2027. Mereka menilai bahwa akses transportasi yang lebih baik akan mengurangi beban biaya perjalanan harian, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang kerja baru di kawasan industri. Khofifah mengaku bahwa target 2027 realistis asalkan semua pihak dapat memenuhi komitmen masing‑masing.

Baca juga:
Drama Transfer Roony Bardghji: Barcelona Bimbang, Lima Raksasa Eropa Berebut, Harga Murah Pecah Pasar!

Isu‑Isu Lain yang Diangkat Pada May Day

Selain transportasi, aksi May Day 2026 juga menyoroti beberapa isu penting bagi pekerja, antara lain:

  • Penerapan Undang‑Undang Ketenagakerjaan yang sedang direvisi; pemerintah daerah fokus pada peraturan daerah terkait pesangon.
  • Kuota 5 % untuk siswa buruh di SMA/SMK negeri yang belum tercapai secara merata; hanya 1,33 % realisasi hingga 2025.
  • Pembebasan atau pengurangan pajak bagi pekerja dengan NJOP tertentu; pemerintah provinsi menyiapkan potensi pengurangan sekitar 20 %.
  • Kebutuhan perumahan terjangkau dekat kawasan industri; rencana kunjungan Menteri Perumahan ke Jawa Timur pada 3 Mei 2026.

Semua poin tersebut dibahas secara intensif dalam pertemuan antara Khofifah dan perwakilan buruh, menghasilkan beberapa kesepakatan awal yang akan ditindaklanjuti dalam minggu‑minggu mendatang.

Langkah Selanjutnya

Setelah aksi selesai, massa buruh membubarkan diri pada pukul 17.00 WIB. Pemerintah provinsi kemudian mengirimkan notulen rapat kepada semua stakeholder, termasuk Dinas Perhubungan, PT. Trans Jatim, dan asosiasi angkutan kota. Target pertama adalah penyusunan studi kelayakan teknis koridor Pasuruan, yang dijadwalkan selesai pada kuartal ketiga 2026.

Baca juga:
Brisbane Roar Terancam Kalah Besar di Final Piala, Wellington Phoenix Siap Mengguncang

Jika studi menunjukkan kelayakan, proses pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur akan dimulai pada akhir 2026, dengan harapan layanan publik dapat dioperasikan pada awal 2027. Khofifah menutup pertemuan dengan harapan bahwa kolaborasi lintas sektor ini akan menjadi contoh keberhasilan kebijakan yang berpihak pada pekerja.

Dengan langkah konkret ini, harapan buruh akan terwujud tidak lagi sekadar retorika, melainkan kebijakan yang memberi dampak nyata bagi mobilitas dan kesejahteraan mereka di Jawa Timur.

Tinggalkan komentar