Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 21 Maret 2026 | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—baru‑baru ini mengumumkan program kompensasi sebesar Rp400.000 per orang selama periode Idulfitri 2026 bagi warga yang selama ini mencari koin di jalur Sewo, perbatasan Indramayu‑Subang. Kebijakan ini dirancang untuk menghentikan aktivitas yang dianggap mengganggu arus mudik dan menimbulkan risiko keselamatan.
Kebijakan Kompensasi Pemerintah
Pada Rabu, 18 Maret 2026, KDM menyampaikan bahwa setiap pencari koin yang bersedia menghentikan kegiatan selama dua minggu—enam hari sebelum dan enam hari sesudah Idulfitri—akan menerima uang tunai sebesar Rp400.000. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan kompensasi sebelumnya yang hanya Rp50.000 per hari, sehingga total kompensasi selama 12 hari menjadi Rp600.000, namun pemerintah menyesuaikan menjadi paket Rp400.000 sebagai bentuk insentif sekaligus pengingat akan pentingnya keselamatan lalu lintas.
“Sore ini saya kasih uang Lebaran, tidak boleh cari koin di jalur Indramayu‑Subang,” ujar KDM dalam konferensi pers singkat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan kelancaran arus mudik serta melindungi pengguna jalan dari potensi kecelakaan yang sering terjadi akibat orang yang berdiri di pinggir jalan sambil menyapu koin.
Data Pencari Koin di Jalur Sewo
Data resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat per 17 Maret 2026 menunjukkan bahwa terdapat total 159 orang yang terdaftar sebagai pencari koin di dua desa utama: 104 orang di Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan 55 orang di Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang. Karena sifat musiman, angka ini diperkirakan akan meningkat menjelang hari raya.
| Desa | Kecamatan | Kabupaten | Jumlah Pencari Koin |
|---|---|---|---|
| Sukra | Sukra | Indramayu | 104 |
| Karanganyar | Pusakajaya | Subang | 55 |
Motivasi Ekonomi Warga
Meski telah dijanjikan kompensasi yang cukup besar, sebagian warga tetap nekat melanjutkan aktivitas menyapu koin. Menurut wawancara langsung di lapangan, banyak pencari koin melaporkan bahwa pendapatan harian mereka dari kegiatan tersebut dapat mencapai hingga Rp500.000. “Kalau saya dapat Rp400 ribu sekali saja, belum cukup untuk kebutuhan keluarga selama sebulan. Di sini, kami bisa dapat sekitar Rp500 ribu tiap hari kalau cuacanya bagus,” kata salah satu warga Sewoharjo yang menolak disebutkan namanya demi keamanan.
Faktor ekonomi inilah yang menjadi pendorong utama tradisi mencari koin di jalur Sewo—sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan dianggap sebagai sumber pendapatan tambahan, terutama bagi keluarga dengan sedikit pilihan kerja.
Respon Pemerintah dan Tantangan Kedepan
Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung menyiapkan petugas di 36 titik strategis untuk memantau arus lalu lintas dan mencegah potensi kecelakaan selama masa mudik. Koordinasi dengan kepala desa dan ketua RT/RW menjadi kunci dalam pendataan penerima kompensasi. “Kami akan memastikan bantuan tepat sasaran, sekaligus memberikan edukasi tentang bahaya menyapu koin di pinggir jalan,” jelas Ade Afriandi, Kepala DPMD Jawa Barat.
Namun, tantangan utama tetap pada persepsi warga yang melihat kegiatan menyapu koin sebagai satu-satunya cara cepat memperoleh uang tunai. Pemerintah berupaya menambah alternatif pekerjaan melalui program pelatihan keterampilan, namun implementasinya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan bantuan tunai yang bersifat langsung.
Dengan adanya kebijakan kompensasi yang lebih tinggi, diharapkan sebagian besar pencari koin akan mematuhi arahan KDM dan menunda aktivitas mereka selama periode Idulfitri. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa tanpa solusi ekonomi jangka panjang, dorongan untuk tetap mencari koin tidak akan mudah terhapus.
Secara keseluruhan, kebijakan baru ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya pemerintah daerah menyeimbangkan antara keamanan publik dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Keberhasilan program akan sangat bergantung pada sinergi antara aparat daerah, tokoh masyarakat, serta kemampuan pemerintah untuk menyediakan alternatif pendapatan yang layak bagi warga Sewoharjo.
