Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 30 Mei 2026 | Ibu kota Bolivia, La Paz, kini berubah menjadi medan pertempuran yang mencekam. Memasuki minggu keempat demonstrasi anti-pemerintah yang melumpuhkan negara, eskalasi kekerasan mencapai titik didih baru setelah Presiden Rodrigo Paz mengambil langkah drastis yang memicu kekhawatiran internasional akan terjadinya pertumpahan darah massal. Di tengah kepulan gas air mata dan barikade yang membentang di jalan-jalan utama, kedaulatan sipil negara tersebut kini berada di ujung tanduk.
Krisis politik Bolivia ini semakin memburuk setelah Presiden Paz secara resmi menandatangani undang-undang yang mencabut semua pembatasan hukum terhadap pengerahan militer untuk menghadapi populasi sipil. Langkah ini secara efektif membatalkan UU 1341, yang sebelumnya dikenal sebagai undang-undang keadaan pengecualian. Aturan tersebut diberlakukan pada tahun 2020 sebagai perlindungan hukum bagi warga negara pasca-pembantaian yang terjadi di bawah rezim Jeanine Áñez, guna membatasi wewenang presiden dalam mengerahkan angkatan bersenjata untuk menangani kerusuhan domestik.
Lampu Hijau untuk Tindakan Militer
Pencabutan UU 1341 dilakukan melalui prosedur darurat yang sangat cepat, memotong jalur birokrasi normal dalam waktu kurang dari 48 jam. Dengan dukungan lebih dari dua pertiga suara di kedua kamar parlemen, Presiden Paz kini memiliki wewenang penuh untuk mengirim tentara ke jalanan kapan pun ia anggap perlu. Ironisnya, sidang Dewan Perwakilan Rakyat harus dilakukan secara virtual karena akses fisik menuju pusat pemerintahan di La Paz telah terputus total oleh blokade jalan yang didirikan oleh para pengunjuk rasa.
Argumentasi di ruang sidang menunjukkan polarisasi yang tajam. Pihak pendukung pemerintah, seperti Deputi Carlos Alarcón dari aliansi Unidad, secara terbuka mengakui bahwa UU 1341 adalah hambatan utama bagi presiden untuk mendeklarasikan keadaan darurat. Sementara itu, Deputi Manolo Rojas dari partai PDC memberikan pernyataan yang lebih agresif dengan menyebut bahwa situasi saat ini bukan lagi soal diplomasi, melainkan pertarungan antara rakyat Bolivia melawan kelompok yang ia labeli sebagai teroris.
Kelangkaan Pangan dan Jeritan Ekonomi
Di balik pergulatan politik di tingkat elit, rakyat Bolivia menghadapi realitas ekonomi yang memilukan. Krisis politik Bolivia saat ini dibarengi dengan kelangkaan pangan dan bahan bakar yang akut. Presiden Paz, yang terpilih setelah beberapa dekade pemerintahan sayap kiri, kini dituduh hanya berpihak pada kepentingan elit dan gagal mengatasi kesenjangan sosial yang semakin melebar. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan menyediakan kebutuhan dasar telah memicu kemarahan kelas pekerja dan petani di seluruh negeri.
Hingga akhir Mei 2026, tercatat lebih dari 150 titik blokade aktif di seluruh negeri, dengan 66 titik utama yang dipantau oleh Administrasi Jalan Bolivia tersebar di enam departemen. Kota Sucre, yang merupakan ibu kota konstitusional, kini terisolasi sepenuhnya dari koneksi darat dengan wilayah lain. Para petani dan buruh yang memobilisasi blokade ini menyuarakan satu tuntutan tunggal: pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz.
Tuduhan Tanpa Bukti dan Analisis Pakar
Pemerintah Paz berupaya mengalihkan narasi dengan menuduh bahwa kerusuhan ini didalangi dan didanai oleh kartel perdagangan narkoba yang ingin mengguncang stabilitas negara. Namun, para ahli menilai klaim tersebut tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Enrique Castanon Ballivian, seorang pakar Amerika Latin dari University College London, menjelaskan bahwa keresahan ini adalah ledakan murni dari rasa frustrasi masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang menindas dan kegagalan pemerintah dalam merangkul aspirasi rakyat kecil.
Situasi ini juga berdampak pada sektor-sektor strategis lainnya. Di sektor industri, perusahaan tambang seperti Everlert, Inc. terus melakukan penyesuaian struktur kepemimpinan teknis untuk mengantisipasi ketidakpastian operasional di Bolivia. Di sisi lain, dunia olahraga pun mencatat betapa tingginya tensi di negara ini; dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Brasil bahkan sempat mengalami kekalahan bersejarah di tanah Bolivia, yang mencerminkan betapa intensnya tekanan domestik yang dirasakan di segala lini kehidupan negara tersebut.
Saat ini, mata dunia tertuju pada bagaimana militer Bolivia akan merespons wewenang baru yang diberikan oleh Presiden Paz. Sejarah panjang kudeta dan kekerasan militer di Amerika Latin membuat banyak pihak khawatir bahwa pencabutan pembatasan hukum ini adalah awal dari babak kelam penindasan hak asasi manusia. Jika dialog nasional tidak segera dilakukan dan solusi ekonomi tidak segera ditemukan, Bolivia terancam jatuh ke dalam jurang perang saudara atau kediktatoran militer yang akan menghancurkan fondasi demokrasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
