Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 30 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia memasukkan Bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib. Instruksi ini disampaikan saat kunjungan kenegaraan di Paris, Prancis, pada Kamis (28/5). Menurut Presiden Prabowo, instruksi ini diberikan untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Prancis di masa depan.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai instruksi Presiden ini tidak jelas dan tidak terencana. Menurut Satriwan, keputusan ini terkesan terburu-buru tanpa perencanaan matang dan belum menjadi kebutuhan prioritas. Bahkan, P2G khawatir bahwa keputusan ini hanya basa-basi diplomatik belaka.
Kritik dari P2G
P2G menolak keputusan ini karena beberapa alasan. Pertama, rencana pembelajaran Bahasa Portugis saja belum dilaksanakan. Kedua, mewajibkan pelajaran Bahasa Perancis di semua jenjang sekolah akan menambah beban kurikulum bagi murid. Ketiga, Indonesia masih kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengajar bahasa asing.
Menurut Satriwan, P2G lebih memprioritaskan kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar. Hasil TKA SMA 2025 menunjukkan bahwa rata-rata nilai Bahasa Inggris, Matematika, dan Bahasa Indonesia masih sangat rendah.
Tanggapan dari DPR
Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa menilai bahwa instruksi Presiden Prabowo untuk mewajibkan belajar Bahasa Perancis di sekolah akan terkendala dengan keterbatasan guru bahasa asing. Menurut Ledia, persoalan utama yang perlu diperhatikan bukan pada pilihan bahasa asing yang akan diajarkan, melainkan ketersediaan tenaga pengajar yang mampu mengajarkan bahasa tersebut.
Komisi X DPR juga berencana untuk memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meminta penjelasan resmi tentang peta jalan dan regulasi wajib belajar bahasa Prancis di sekolah.
Dalam beberapa hari terakhir, topik ini telah menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan para pakar pendidikan. Banyak yang menanyakan tentang kebijakan ini dan bagaimana implementasinya di lapangan.
