Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 10 April 2026 | JAKARTA, 9 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kecolongan dalam pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, kesalahan tersebut berasal dari miskomunikasi internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga sebagian anggaran yang semestinya ditolak justru berhasil lolos dan menghasilkan realisasi sebanyak 21.801 unit motor listrik.
Latar belakang dan kronologi
Pengadaan motor listrik dimaksudkan sebagai bagian dari anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah. Pada awalnya, usulan pembelian kendaraan tersebut ditolak oleh pihak Kemenkeu setelah melalui proses evaluasi. Namun, menurut Purbaya, “tahun lalu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya. Seingat saya, saya tanya sudah ditolak, tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos.”
Ia menambahkan bahwa kemungkinan pengajuan anggaran tersebut sudah masuk sebelum ia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, sehingga ia tidak sepenuhnya mengetahui detailnya pada saat keputusan awal diambil.
Pernyataan Kepala BGN
Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa pengadaan motor listrik memang merupakan bagian dari rencana anggaran 2025 dan bukan merupakan pembelian baru pada tahun 2026. Dadan menegaskan bahwa total pesanan tahun 2025 mencapai 25.000 unit, dengan realisasi hingga kini mencapai 21.801 unit. “Angka 70.000 unit yang beredar di media sosial adalah hoaks,” ujar Dadan, menambahkan bahwa motor‑motor tersebut masih berada dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan secara luas.
Keputusan untuk 2026
Menteri Keuangan menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran baru untuk pengadaan motor listrik BGN pada tahun 2026. “Kita akan lihat ke depan, tapi yang jelas ke depan tidak ada lagi pengadaan motor listrik BGN,” tegas Purbaya dalam taklimat bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet pada 8 April 2026.
Keputusan ini didukung oleh forum tripartit yang melibatkan BGN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, yang bersama‑sama meninjau kebutuhan operasional program MBG dan menilai bahwa kebutuhan kendaraan tersebut telah terpenuhi melalui pengadaan tahun sebelumnya.
Dampak dan respons publik
- Media sosial sempat dipenuhi spekulasi mengenai “70.000 motor listrik” yang diduga menjadi barang mahal pemerintah.
- Beberapa netizen menilai adanya “kebobolan” anggaran sebagai indikasi lemahnya kontrol internal di Kemenkeu.
- Pihak Kemenkeu berjanji meningkatkan koordinasi internal untuk mencegah terulangnya miskomunikasi serupa.
Sejauh ini, tidak ada laporan bahwa motor‑motor yang masih dalam status BMN telah mengalami penyalahgunaan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proses administrasi dan menyalurkan kendaraan tersebut kepada SPPG yang membutuhkan, sambil memastikan transparansi penuh.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi lembaga pemerintah dalam memperkuat mekanisme verifikasi anggaran dan komunikasi antar unit. Dengan keputusan tegas untuk menghentikan pengadaan tambahan pada tahun 2026, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik dapat pulih.
Dengan demikian, meski terjadi kecolongan, langkah korektif yang diambil oleh Menteri Keuangan dan BGN menunjukkan upaya serius pemerintah untuk menutup celah administratif dan menjaga integritas program MBG ke depan.
