Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 18 April 2026 | Jawa Barat kembali menjadi sorotan nasional setelah Gubernur Dedi Mulyadi meluncurkan kebijakan revolusioner yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus menyertakan KTP pemilik pertama. Langkah ini, yang diresmikan lewat Surat Edaran tanggal 6 April 2026, mendapat sambutan positif dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, membuka peluang penerapan serupa di seluruh Indonesia.
Latar Belakang dan Peluncuran Kebijakan
Pada Senin, 13 April 2026, Dirregident Korlantas, Kompol Wibowo, bertemu langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi di Kantor Lembur Pakuan, Subang. Pertemuan tersebut menandai awal koordinasi antara pemerintah provinsi dan aparat kepolisian dalam menilai kelayakan kebijakan baru. Dedi Mulyadi, yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM), menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengurangi beban administratif bagi pemilik kendaraan, khususnya yang sering mengalami kendala mencari KTP pemilik pertama yang sudah lama tidak aktif.
Surat Edaran yang dikeluarkan pada 6 April 2026 secara resmi menghapus keharusan menampilkan KTP pemilik pertama pada proses perpanjangan pajak tahunan di Samsat Jawa Barat. Sebagai gantinya, pemilik kendaraan cukup menunjukkan STNK dan KTP pemilik saat ini, mempercepat proses dan mengurangi antrean.
Reaksi Positif Korlantas
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas, Kompol Wibowo, menyatakan bahwa skema tersebut “mendapatkan penguatan dari Korlantas”. Ia menambahkan bahwa bila berhasil di Jawa Barat, kebijakan ini dapat diadopsi secara nasional, memberikan kemudahan seragam bagi jutaan pemilik kendaraan di seluruh Indonesia.
“Nanti berlakunya bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Wibowo dalam pernyataannya, menegaskan komitmen kepolisian untuk mendukung inovasi yang meningkatkan efisiensi layanan publik.
Dampak Awal dan Data Pendukung
Data sementara dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat untuk periode 6‑12 April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas pembayaran pajak di Samsat. Berikut beberapa indikator utama:
- Peningkatan jumlah transaksi per hari rata-rata sebesar 27% dibandingkan periode sebelumnya.
- Penurunan waktu antrean di loket Samsat rata-rata 15 menit per kendaraan.
- Jumlah keluhan masyarakat terkait dokumen yang dibutuhkan turun dari 12% menjadi 4%.
Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan tanpa KTP pemilik pertama tidak hanya mempermudah proses, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak, berpotensi menambah penerimaan daerah secara signifikan.
Instruksi kepada Masyarakat
Kementerian Perhubungan dan Bapenda Jawa Barat secara bersama‑sama mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan baru ini. Pemilik kendaraan diminta membawa STNK dan KTP pemilik saat ini ketika melakukan perpanjangan pajak tahunan, serta memanfaatkan layanan online bila memungkinkan.
“Ini merupakan anugerah bagi kita semua untuk memanfaatkan kesempatan ini, membayar pajak tahunan 2026 tanpa harus mencari KTP pemilik pertama,” ujar Dedi Mulyadi dalam konferensi pers, menekankan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus menjaga keselamatan di jalan.
Selain itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penggunaan kendaraan secara bertanggung jawab, mengingat peningkatan kepatuhan pajak berhubungan erat dengan perbaikan infrastruktur dan keselamatan lalu lintas.
Dengan dukungan penuh Korlantas, kebijakan ini diproyeksikan menjadi model nasional, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menciptakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Kebijakan ini diharapkan menjadi contoh bagi provinsi lain, mempercepat reformasi administrasi pajak kendaraan, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara serta kualitas layanan transportasi di seluruh Indonesia.
