Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 09 April 2026 | JAKARTA – Pernyataan kontroversial Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, mengenai adanya pihak yang mengincar kudeta terhadap Prabowo Subianto memicu perdebatan hangat di kalangan politik dan militer. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menanggapi isu tersebut dengan menegaskan bahwa kudeta di Indonesia secara praktis hanya dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata, yang dalam konteks konstitusional hanyalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hashim Djojohadikusumo dan Isu Kudeta
Dalam sebuah layanan pesan singkat yang disiarkan pada Kamis, 9 April 2024, Hashim menyebutkan bahwa ada pihak yang berkeinginan menggulingkan Prabowo Subianto dari posisi Kepala Negara. Ia tidak menyebutkan nama kelompok atau individu secara spesifik, namun menegaskan bahwa niat tersebut sudah mengemuka di lingkaran kekuasaan.
“Ada pihak yang ingin mengudeta Prabowo,” ujar Hashim dalam pesannya. “Saya tidak menutup kemungkinan adanya tekanan dari elemen tertentu, namun hal ini harus diwaspadai oleh semua pihak terkait.”
Reaksi PDIP: Wibawa Prabowo Dipertanyakan
Andreas Hugo Pareira, yang merupakan legislator Dapil I Nusa Tenggara Timur, menanggapi pernyataan Hashim dengan mengangkat dua pertanyaan kunci. Pertama, ia menyoroti siapa yang memiliki kapasitas untuk melancarkan kudeta di Indonesia, mengingat Undang‑Undang Republik Indonesia hanya memberikan hak kepemilikan senjata api kepada TNI.
“Jika kudeta, tentu orang atau kelompok orang bersenjata yang mau mengambil alih kekuasaan,” kata Andreas melalui layanan pesan singkat pada hari yang sama. “Dalam konteks Indonesia, hanya TNI yang berwenang memiliki senjata api.”
Kedua, Andreas menanyakan apakah Prabowo Subianto sudah kehilangan wibawa di mata TNI. “Apakah Pak Prabowo sudah tidak cukup berwibawa di hadapan TNI dan mampu mengontrol TNI?” tanya Andreas, menambah tekanan politik pada figur militer‑sivila tersebut.
Analisis Hukum dan Kebijakan Pertahanan
Menurut Komisi XIII DPR RI, peran TNI dalam keamanan dalam negeri terbatas pada penegakan hukum yang diatur oleh undang‑undang. TNI tidak diizinkan melakukan intervensi politik secara langsung, termasuk upaya kudeta. Hal ini dijelaskan dalam Undang‑Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan netralitas politik TNI.
Jika ada unsur militer yang terlibat dalam upaya menggulingkan pemerintah, maka hal tersebut akan melanggar konstitusi serta menimbulkan krisis konstitusional yang serius. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai wibawa Prabowo di mata TNI menjadi sangat sensitif, mengingat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak Desember 2022.
Respons Prabowo dan Pemerintahan
Hingga saat artikel ini ditulis, Prabowo Subianto belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi tudingan tersebut. Kementerian Pertahanan melalui juru bicara menegaskan bahwa tidak ada indikasi adanya pemberontakan atau rencana kudeta di dalam TNI, serta menolak segala spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga belum memberikan komentar publik, namun sumber dalam lingkaran pemerintahan menyebutkan bahwa Presiden tetap memantau situasi dengan seksama melalui rapat koordinasi keamanan nasional.
Reaksi Publik dan Media Sosial
- Di media sosial, hashtag #KudetaPrabowo dan #HashimCurhat menjadi trending dalam beberapa jam pertama setelah pernyataan Hashim tersebar.
- Berbagai analis politik menilai bahwa pernyataan Hashim dapat menjadi taktik politik untuk mengalihkan perhatian publik dari isu‑isu lain, seperti ekonomi dan kebijakan luar negeri.
- Beberapa tokoh militer senior menolak keras spekulasi mengenai keterlibatan TNI dalam kudeta, menegaskan komitmen institusi terhadap konstitusi.
Implikasi Politik Jangka Panjang
Jika pertanyaan mengenai wibawa Prabowo di mata TNI terus berlanjut, hal ini dapat mempengaruhi hubungan sipil‑militer yang selama ini dijaga oleh pemerintah. Kekuatan politik Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2024 dapat terpengaruh oleh persepsi publik mengenai kemampuannya mengendalikan lembaga pertahanan.
Di sisi lain, PDIP yang kini menjadi oposisi utama di DPR menilai bahwa isu ini dapat memperlemah posisi koalisi pemerintah, khususnya dalam menghadapi agenda reformasi pertahanan yang sedang digulirkan.
Kesimpulannya, pernyataan Hashim Djojohadikusumo tentang rencana kudeta menimbulkan gelombang pertanyaan serius mengenai stabilitas politik dan militer Indonesia. PDIP, melalui Andreas Hugo Pareira, mengangkat isu wibawa Prabowo di mata TNI sebagai indikator utama kemampuan pemerintah dalam menjaga integritas institusi pertahanan. Sementara itu, tidak ada bukti konkret yang menguatkan dugaan adanya kelompok bersenjata yang siap melancarkan kudeta. Pemerintah dan TNI tampaknya berkomitmen menjaga stabilitas konstitusional, namun dinamika politik menjelang pemilihan umum 2024 kemungkinan akan terus memicu debat serupa.
