Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 10 April 2026 | Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui layanan pesan singkat pada Kamis (9/4), Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden, mengungkapkan keprihatinannya terkait adanya desas-desus upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memicu respons tajam dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, yang menilai bahwa kudeta dalam konteks Indonesia hanya dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata, khususnya TNI.
Hashim menyoroti potensi pemberontakan
Hashim menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang “ingin mengudeta” Prabowo Subianto dari posisi kepala negara. Ia tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang terlibat, namun menegaskan bahwa ancaman semacam itu harus diwaspadai oleh semua elemen negara. “Jika ada kudeta, tentu orang atau kelompok orang bersenjata yang mau mengambil alih kekuasaan,” kata Hashim dalam pesan singkatnya.
PDIP menanyakan wibawa Prabowo di mata TNI
Menanggapi pernyataan Hashim, Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa dalam sistem kenegaraan Indonesia, senjata api secara eksklusif berada di tangan TNI. Ia menambahkan bahwa pernyataan Hashim menimbulkan “tanda tanya” mengenai sejauh mana wibawa Presiden Prabowo di hadapan TNI. “Apakah memang Pak Prabowo sudah tidak cukup berwibawa di mata TNI dan mampu mengontrol TNI?” tanya Andreas dalam balasannya.
Andreas, yang juga menjabat sebagai legislator Komisi XIII DPR RI mewakili daerah pemilihan I Nusa Tenggara Timur, mengkritik kurangnya kejelasan tentang siapa yang “ngotot mengudeta” Prabowo. Ia menyoroti bahwa dalam konteks politik Indonesia, hanya TNI yang memiliki otoritas legal untuk menguasai senjata, sehingga segala bentuk upaya kudeta harus melibatkan institusi tersebut atau kelompok bersenjata lain yang belum teridentifikasi.
Analisis politik dan implikasi militer
Para pengamat menilai bahwa pernyataan Hashim dapat menjadi sinyal politik internal, mengingat kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan Presiden. Sementara itu, pertanyaan Andreas tentang wibawa Prabowo di mata TNI membuka ruang spekulasi mengenai hubungan sipil-militer yang selama ini menjadi topik sensitif di Indonesia. Beberapa pakar berpendapat bahwa meski Prabowo memiliki latar belakang militer, otoritasnya di atas TNI tidak otomatis menjamin dukungan mutlak dari panglima-panglima militer.
Selain itu, pernyataan Hashim menimbulkan kebingungan di kalangan publik mengenai keberadaan “kelompok bersenjata” yang disebutnya. Andreas menyoroti bahwa tidak ada bukti publik yang mengkonfirmasi keberadaan kelompok semacam itu, dan menanyakan apakah “pak Hashim yang lebih tahu, karena beliau ada dalam lingkaran utama kekuasaan.” Kalimat tersebut menambah tekanan politik terhadap Hashim untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut.
Reaksi publik dan media sosial
Berbagai platform media sosial dipenuhi dengan komentar yang beragam. Sebagian pengguna menilai bahwa tuduhan kudeta tanpa bukti konkret dapat menimbulkan ketegangan dan mengganggu stabilitas politik. Lainnya menganggap bahwa pernyataan Hashim merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu lain yang sedang berkembang, termasuk dinamika partai-partai politik menjelang pemilihan umum berikutnya.
Di sisi lain, kalangan militer belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ini. Sejauh ini, tidak ada laporan resmi tentang adanya gerakan internal di TNI yang bersifat anti-pemerintah atau mendukung upaya kudeta. Ketiadaan respons tersebut justru memperkuat dugaan bahwa pernyataan tersebut lebih bersifat spekulatif dan belum teruji kebenarannya.
Kesimpulan
Kontroversi yang melibatkan Hashim Djojohadikusumo, PDIP, dan wibawa Presiden Prabowo di mata TNI mencerminkan kompleksitas hubungan antara politik sipil dan militer di Indonesia. Sementara pernyataan Hashim menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kudeta, tanggapan PDIP menyoroti keraguan atas kemampuan Prabowo mengendalikan institusi militer. Tanpa bukti konkret, isu ini masih berada pada ranah spekulasi politik yang kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan dinamika internal partai dan kekuasaan negara.
