Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 13 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan menelaah secara menyeluruh usulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk melibatkan hakim ad hoc profesional dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal Kementerian Sekretariat Negara, menanggapi meningkatnya sorotan publik terhadap penanganan kasus yang kini berada di ranah peradilan militer.
Usulan Wapres Gibran dan Reaksi Pemerintah
Gibran, dalam keterangannya pada Kamis 9 April 2026, menegaskan pentingnya kehadiran hakim ad hoc yang memiliki rekam jejak integritas tinggi. Menurutnya, pelibatan profesional luar peradilan militer dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan proses hukum berjalan transparan, jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Gibran menambahkan bahwa komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah memperkuat sistem peradilan agar lebih adil dan dapat dipercaya.
Penjelasan Oditurat Militer
Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, menanggapi usulan tersebut dengan menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras masih berada dalam yurisdiksi peradilan militer. Andri mengutip Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menetapkan bahwa subjek hukum yang terlibat—yaitu prajurit TNI aktif pada saat tindak pidana terjadi—harus disidangkan di pengadilan militer.
“Berdasarkan penilaian kami, penyelesaian kasus ini tetap berada dalam koridor peradilan militer,” ujar Andri saat dihubungi Kompas.com pada Minggu 12 April 2026. Ia menambahkan bahwa Oditur Militer Jakarta akan menjalankan proses penuntutan secara transparan, selama tidak bertentangan dengan mekanisme undang‑undang yang berlaku.
Detail Kasus dan Tersangka
Kasus ini bermula pada bulan Januari 2026 ketika Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh empat personel Badan Intelijen Strategis TNI. Penyidikan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menemukan empat tersangka, yaitu Kapten NDP, Letnan (Satu) Lettu SL, Letnan (Satu) Lettu BHW, dan Sersan Daerah ES. Keempatnya dijerat Pasal 467 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan berencana, dengan ancaman pidana penjara antara empat hingga tujuh tahun.
- Kapten NDP
- Letnan (Satu) Lettu SL
- Letnan (Satu) Lettu BHW
- Sersan Daerah ES
Keempat tersangka telah diserahkan ke Oditurat Militer Jakarta untuk segera disidang.
Pendapat Masyarakat Sipil dan Koalisi
Kelompok masyarakat sipil dan koalisi hak asasi manusia menanggapi usulan Gibran dengan skeptis. Mereka menilai bahwa peradilan militer sering kali kurang independen dalam menangani kasus yang melibatkan aparat militer. Koalisi menekankan pentingnya mekanisme pengawasan eksternal serta partisipasi hakim independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa proses peradilan militer tidak menutup diri terhadap masukan publik, selama tidak melanggar prosedur hukum. Andri menambahkan bahwa Oditurat Militer akan tetap terbuka terhadap informasi dan masukan dari masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.
Analisis Hukum dan Implikasi Politik
Jika usulan hakim ad hoc diadopsi, hal ini dapat menjadi preseden baru dalam sistem peradilan militer Indonesia. Secara hukum, penunjukan hakim ad hoc harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang‑undangan yang mengatur kompetensi serta independensi hakim. Kebijakan semacam ini dapat memperkuat legitimasi proses peradilan di mata publik, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi prosedur militer.
Secara politik, langkah Menko Yusril untuk mengkaji usulan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan antara kepentingan keamanan negara dan tuntutan akuntabilitas publik. Keputusan akhir akan menjadi indikator sejauh mana pemerintah bersedia membuka ruang reformasi dalam sistem peradilan militer.
Kasus Andrie Yunus kini berada pada persimpangan antara hukum militer dan tekanan publik untuk keadilan yang lebih transparan. Apakah hakim ad hoc akan dilibatkan atau tidak, keputusan ini akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan dan komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum.
Dengan proses yang masih berjalan, semua pihak menunggu keputusan resmi dari Menko dan otoritas peradilan. Harapan terbesar adalah terwujudnya proses hukum yang adil, cepat, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
