Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 18 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Sebuah survei independen yang dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Wanita (ICW) mengungkapkan keluhan masif di kalangan pendidik terkait implementasi Kebijakan MBG (Merdeka Belajar Guru). Lebih dari 90 guru melaporkan bahwa distribusi MBG memotong jam kegiatan belajar mengajar (KBM), sementara 87 persen mengaku mengalami pemotongan tunjangan akibat kebijakan tersebut.
Data Survei dan Temuan Utama
Survei yang melibatkan lebih dari 300 guru di seluruh Indonesia mengidentifikasi tiga masalah utama yang muncul sejak MBM (Merdeka Belajar dan Mengajar) diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pertama, penyesuaian jadwal mengakibatkan berkurangnya alokasi waktu untuk pembelajaran inti. Kedua, perubahan mekanisme remunerasi mengurangi pendapatan tambahan yang sebelumnya menjadi bagian penting dari kesejahteraan guru. Ketiga, beban administratif yang meningkat menambah tekanan pada tenaga pengajar.
- Distribusi MBG memotong jam mengajar: 90 guru (30% dari total responden) menyatakan bahwa alokasi waktu mengajar berkurang rata-rata 1,5 jam per hari.
- Pengurangan tunjangan: 87% guru melaporkan penurunan tunjangan tetap atau insentif terkait MBG, dengan rata-rata penurunan 15% dari total pendapatan bulanan.
- Beban administratif tambahan: Lebih dari setengah responden mengaku harus menghabiskan waktu ekstra untuk mengisi laporan digital dan mengikuti pelatihan wajib.
Reaksi Guru dan Organisasi Pendidikan
Para guru yang terdampak menyatakan keprihatinan mereka secara terbuka melalui forum-forum daring, rapat dewan guru, serta pertemuan dengan pihak dinas pendidikan setempat. Mereka menekankan bahwa penurunan jam mengajar tidak hanya mengurangi kualitas pembelajaran, tetapi juga mengganggu keseimbangan antara tugas mengajar dan persiapan materi.
“Kami merasa beban kerja kami meningkat, sementara kompensasi tidak sebanding,” kata Siti Nurhaliza, seorang guru SMA di Bandung. “Kebijakan MBG seharusnya meningkatkan kreativitas mengajar, bukan menurunkan hak-hak dasar kami sebagai tenaga pendidik.”
Serikat Pendidik Indonesia (SPI) juga menanggapi temuan ICW dengan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi MBG. SPI menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diubah agar tidak menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan guru.
Implikasi terhadap Kualitas Pendidikan
Penurunan jam mengajar berdampak langsung pada kualitas proses belajar. Dengan waktu mengajar yang berkurang, guru harus menyingkat materi, mengurangi interaksi kelas, dan mengandalkan metode pembelajaran daring yang belum sepenuhnya terintegrasi. Penurunan tunjangan juga menurunkan motivasi kerja, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan penurunan nilai rata-rata pada ujian nasional di beberapa provinsi yang mengimplementasikan MBG secara penuh. Meskipun faktor lain turut berperan, penurunan waktu mengajar menjadi salah satu faktor yang paling signifikan menurut analisis internal.
Langkah Pemerintah dan Tanggapan Kebijakan
Pemerintah melalui Kemendikbud mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan MBG. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menyatakan komitmen untuk melakukan revisi kebijakan berdasarkan masukan dari lapangan. “Kami mendengarkan suara guru dan akan menyesuaikan kebijakan agar tidak menimbulkan beban berlebih,” ujarnya dalam konferensi pers pada 12 April 2026.
Namun, kritik tetap menguat bahwa perbaikan belum konkret. Beberapa daerah telah mencoba menyesuaikan jam mengajar dengan menambah sesi belajar daring, namun belum terbukti menutup kekosongan waktu yang hilang.
Rekomendasi dan Prospek Kedepan
ICW memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi:
- Peninjauan kembali alokasi jam mengajar agar tidak turun di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh Kemendikbud.
- Penyesuaian struktur tunjangan dengan mempertahankan insentif bagi guru yang berperan aktif dalam implementasi MBG.
- Pengurangan beban administratif melalui sistem digital yang lebih user‑friendly dan pelatihan yang terfokus.
- Peningkatan dialog antara pemerintah, serikat guru, dan institusi pendidikan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif.
Jika rekomendasi ini diimplementasikan secara konsisten, diharapkan dapat memulihkan semangat mengajar serta menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Sebaliknya, kegagalan menanggapi keluhan guru dapat memperparah kesenjangan pendidikan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Dengan tekanan yang terus meningkat, masa depan MBG kini berada pada titik kritis, menunggu keputusan strategis yang dapat menyeimbangkan inovasi pembelajaran dengan kesejahteraan tenaga pendidik.
