Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 22 April 2026 | Perdana Menteri terpilih Hungaria, Péter Magyar, menegaskan pada Senin (20/4/2026) bahwa negaranya akan menahan Benjamin Netanyahu jika ia memasuki wilayah Hungaria. Pernyataan ini menandai perubahan signifikan dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang dipimpin Viktor Orbán, yang selama ini menjadi sekutu kuat Israel di Uni Eropa.
Perubahan Kebijakan setelah Pemilu
Setelah kemenangan pemilu pada 12 April, Magyar mengumumkan bahwa proses penarikan Hungaria dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akan dihentikan pada 2 Juni 2026. Langkah itu mengakhiri upaya yang dimulai pada April 2025 ketika Orbán berencana menarik Hungaria dari keanggotaan ICC, sebuah tindakan yang secara de‑facto memberikan kekebalan diplomatik bagi Netanyahu selama kunjungan ke Budapest.
ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer di Jalur Gaza. Sebagai negara anggota, Hungaria kini diwajibkan secara hukum untuk menahan orang yang berada dalam daftar perintah tersebut.
Reaksi Internasional dan Posisi Uni Eropa
Keputusan Magyar menambah daftar negara yang secara eksplisit menyatakan kesediaannya mengeksekusi perintah ICC, termasuk Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swiss, serta beberapa negara di luar Eropa seperti Namibia dan Selandia Baru.
Namun tidak semua negara anggota ICC setuju. Prancis menolak penangkapan Netanyahu dengan mengacu pada Pasal 98 Statuta ICC yang melindungi kekebalan diplomatik. Jerman, melalui mantan Kanselir Olaf Scholz, menyatakan tidak dapat membayangkan penangkapan tersebut, sementara Italia juga memberikan perlindungan serupa kepada pemimpin Israel.
Dampak terhadap Hubungan Israel‑EU
Pengumuman Magyar mengisyaratkan potensi isolasi politik Israel di dalam Uni Eropa. Selama masa kepemimpinan Orbán, Hungaria secara konsisten menolak sanksi terhadap Israel dan bahkan menjadi suara utama yang menolak resolusi ICC. Penarikan keputusan tersebut dapat memperlemah posisi Israel dalam negosiasi bilateral dan mengurangi dukungan politiknya di parlemen Eropa.
Selain implikasi diplomatik, langkah ini juga memicu perdebatan mengenai kedaulatan nasional versus kewajiban internasional. Beberapa pengamat berpendapat bahwa penegakan perintah ICC dapat menimbulkan ketegangan hukum antara hak asasi manusia internasional dan kepentingan politik negara‑negara anggota.
Langkah Selanjutnya dan Prospek Kunjungan Netanyahu
Netanyahu dijadwalkan menerima undangan resmi dari Hungaria untuk kunjungan musim gugur 2026. Namun, menurut pernyataan Magyar, kunjungan tersebut akan dibatalkan jika Netanyahu tetap menjadi target perintah ICC. Magyar menambahkan bahwa pemerintahannya, yang dipimpin oleh Partai Tisza, berkomitmen untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional.
Jika Netanyahu memutuskan untuk tidak mengunjungi Hungaria, ia kemungkinan akan mencari alternatif kunjungan ke negara‑negara yang belum mengonfirmasi niat menahan dia, meskipun daftar tersebut semakin menyusut. Keputusan ini dapat memaksa Israel untuk menyesuaikan strategi diplomatiknya di Eropa, termasuk memperkuat hubungan dengan negara‑negara yang masih bersikap netral atau menolak perintah ICC.
Secara keseluruhan, sikap tegas Hungaria menggambarkan perubahan dinamika politik di Eropa pasca‑pemilu, di mana isu hak asasi manusia dan akuntabilitas internasional semakin menjadi faktor penentu kebijakan luar negeri.
Langkah Magyar menegaskan bahwa kepatuhan terhadap keputusan ICC kini menjadi prioritas bagi sejumlah negara anggota, sekaligus menandai pergeseran signifikan dalam aliansi tradisional Israel di kawasan tersebut.
