Ketegangan Meningkat: AS Tuduh Iran Tambah Ranjau di Selat Hormuz, Dunia Pantau Responsnya

Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 27 April 2026 | Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan tegas pada 27 April 2026 bahwa Iran telah menambah penempatan ranjau laut di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Meskipun jumlah pasti belum dapat dikonfirmasi, pihak militer AS tengah melakukan penelusuran intensif untuk menghitung total ranjau yang telah dipasang.

Latihan Penelusuran dan Perkiraan Jumlah Ranjau

Menurut laporan yang diakses oleh media internasional, tim penyelidikan AS memperkirakan bahwa tidak lebih dari seratus (100) ranjau baru telah dipasang oleh Iran di wilayah selat tersebut. Penilaian ini didasarkan pada data intelijen serta pemantauan sonar yang dilakukan sejak awal Maret 2026, ketika Iran mulai menyebarkan ranjau sebagai respons terhadap kehadiran militer Amerika di kawasan tersebut.

Baca juga:
Raja Charles Tak Batalkan Kunjungan ke Amerika Meski Ada Upaya Pembunuhan: Alasan Kuat di Balik Keputusan

Langkah Militer Amerika Serikat

Presiden Donald Trump secara langsung memerintahkan Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukan operasi pembersihan ranjau. Perintah tersebut mencakup penghancuran semua ranjau yang terdeteksi serta penyerangan terhadap kapal-kapal Iran yang diduga terlibat dalam penanaman ranjau. “Kami tidak akan membiarkan jalur pelayaran vital ini terancam,” ujar Trump dalam konferensi pers yang dilansir The Guardian.

Selain operasi pembersihan, AS telah memberlakukan blokade terhadap Selat Hormuz sejak 13 April 2026. Blokade ini melibatkan penahanan semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari selat, dengan tujuan menekan Iran agar menandatangani kesepakatan damai yang diusulkan oleh Washington.

Reaksi Internasional dan PBB

Blokade serta ancaman militer AS menuai kecaman keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional, karena setiap negara berhak atas kebebasan navigasi di perairan internasional, termasuk Selat Hormuz. “Hak serta kebebasan navigasi internasional harus dihormati oleh semua pihak,” tegas Guterres dalam pernyataannya di kantor pusat PBB, New York, pada 14 April 2026.

Baca juga:
Kendry Paez Si Jenderal Muda yang Siap Menggebrak Piala Dunia 2026

Dampak Ekonomi Global

Ketegangan yang memuncak di Selat Hormuz berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia. Selat ini menyumbang sekitar 20% dari total perdagangan minyak mentah internasional. Jika blokade berlanjut, kapal-kapal tanker yang membawa minyak dari Timur Tengah ke pasar global akan terhambat, berpotensi memicu lonjakan harga minyak secara signifikan.

Para analis ekonomi memperingatkan bahwa gangguan pasokan dapat memperparah inflasi di negara-negara importir minyak, sekaligus menambah beban pada neraca perdagangan negara-negara berkembang yang sangat tergantung pada energi impor.

Perspektif Iran

Menurut sumber-sumber dalam lingkaran pemerintahan Tehran, penempatan ranjau merupakan langkah defensif untuk melindungi kedaulatan nasional setelah Amerika Serikat menguasai sebagian wilayah selat pada awal Maret 2026. Iran menilai bahwa tindakan tersebut sah secara hukum internasional karena selat berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka.

Baca juga:
Menlu Sugiono: Dunia Tolak Pungutan di Selat Hormuz, Upaya Diplomasi dan Perlindungan Kapal

Iran juga menolak setiap bentuk blokade yang dianggap sebagai tindakan agresif, dan mengancam akan meningkatkan penempatan ranjau jika blokade tidak dicabut.

Analisis Keamanan Maritim

  • Penambahan ranjau meningkatkan risiko insiden militer yang dapat berujung pada konflik berskala lebih luas.
  • Operasi pembersihan ranjau oleh AS memerlukan teknologi khusus dan menimbulkan bahaya bagi awak kapal penyelam.
  • Blokade mengganggu prinsip kebebasan navigasi yang diatur Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Dengan ketegangan yang terus meningkat, komunitas internasional diharapkan dapat memediasi dialog antara kedua belah pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Upaya diplomatik yang melibatkan PBB, Uni Eropa, dan negara-negara regional menjadi penting guna menjaga stabilitas jalur perdagangan minyak serta menghindari konflik militer di kawasan strategis ini.

Tinggalkan komentar