Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 30 April 2026 | Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026 kembali menempatkan peradilan militer sebagai fokus perbincangan publik. Empat prajurit TNI yang terlibat kini dijatuhi proses hukum di pengadilan militer, memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan, transparansi, dan keadilan dalam sistem hukum militer Indonesia.
Penjelasan Guru Besar FH UP tentang Dasar Hukum
Agus Surono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, menegaskan bahwa keberadaan peradilan militer berlandaskan konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk peradilan militer. Ketentuan ini dipertegas oleh Undang‑Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih berlaku.
Menurut Agus, “Keberadaan dan kewenangan peradilan militer memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang‑undangan yang berlaku.” Ia menambahkan bahwa peradilan militer memiliki karakteristik khusus, seperti kecepatan penanganan perkara, yang tercermin dalam penahanan cepat terhadap oknum prajurit dalam kasus Andrie Yunus.
Urgensi Revisi UU Peradilan Militer
Sri Warjiyati, Guru Besar Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, menilai bahwa insiden ini mempertegas kebutuhan revisi Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1997. Ia mengkritik bahwa UU tersebut lebih menitikberatkan pada status militer pelaku, bukan pada jenis tindak pidana yang dilakukan. “Paradigma ini jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,” ujarnya.
Sri juga menyoroti bahwa mekanisme peradilan militer yang tertutup dapat menimbulkan persepsi “kebal hukum” bagi anggota TNI, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Pandangan Mahfud MD tentang Koneksitas
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan dimensi lain melalui konsep peradilan koneksitas. Ia menjelaskan bahwa jika terdapat kombinasi pelaku militer dan sipil, maka kasus dapat diproses di peradilan umum yang menggabungkan unsur‑unsur kedua pihak. “Jika tidak gabungan, maka kasus tetap berada di peradilan militer,” jelasnya.
Mahfud menekankan bahwa reformasi hukum TNI seharusnya mengalihkan pelaku tindak pidana umum ke peradilan sipil, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang‑Undang TNI dan Undang‑Undang Pertahanan. Namun, pelaksanaan masih terhambat karena revisi UU Peradilan Militer belum selesai selama lebih dua dekade.
Suara Akademisi Lain: Laely Wulandari
Dalam diskusi publik di Universitas Mataram, Laely Wulandari menegaskan bahwa Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 sudah memisahkan fungsi peradilan militer dan peradilan umum. “Prajurit yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum,” kata Laely, menyoroti pentingnya transparansi dan hak‑hak korban.
Ia juga menilai bahwa proses persidangan militer yang tertutup sering mengabaikan prinsip fair trial, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan publik.
Implikasi Politik dan Sosial
Ketegangan antara kebutuhan keamanan negara dan penegakan hak asasi manusia kini menjadi sorotan utama. Aktivis, lembaga HAM, dan kalangan akademisi menuntut agar revisi UU Peradilan Militer menjadi prioritas legislatif. Sementara pihak militer menekankan pentingnya disiplin internal dan mekanisme cepat dalam menangani pelanggaran.
Jika revisi tidak segera dilaksanakan, Indonesia berisiko memperpanjang persepsi ketidakadilan serta menghambat upaya reformasi hukum yang telah diusung sejak era reformasi.
Kasus Andrie Yunus sekaligus menjadi katalisator bagi perdebatan yang lebih luas tentang peran militer dalam sistem hukum sipil, transparansi peradilan, dan perlindungan hak sipil di era demokrasi.
