Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 06 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti program Sekolah Rakyat setelah terdeteksi potensi risiko pada pengadaan sepatu sekolah rakyat senilai Rp27 miliar. Peringatan resmi KPK disampaikan melalui Direktorat Monitoring, menempatkan Kementerian Sosial pada kategori waspada berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terbaru.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Gus Ipul, menanggapi peringatan tersebut dalam sebuah sesi Real Talk bersama Uni Lubis di kantor IDN, Jakarta Selatan, Selasa 5 Mei 2026. Ia menyatakan bahwa peringatan KPK merupakan langkah wajar yang harus ditindaklanjuti, sekaligus menekankan beberapa poin yang dinilai publik keliru.
Foto Penyerahan Sepatu Bersama Gubernur Jawa Timur
Gus Ipul meluruskan bahwa foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat menyerahkan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat bukan merupakan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial. Menurutnya, sepatu yang ditampilkan adalah bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan barang yang dibeli melalui anggaran kementerian.
Perbedaan Harga di E‑Katalog dan E‑Commerce
Selain klarifikasi visual, Menteri Sosial mengungkapkan bahwa perbedaan harga yang muncul di e‑catalog LKPP dan platform e‑commerce sering menimbulkan salah persepsi. “Jika tidak dipahami konteksnya, publik mudah mengira ada kejanggalan,” ujarnya. Ia menjelaskan proses pengadaan meliputi perencanaan, penganggaran, estimasi harga sementara, hingga penetapan harga pemenang melalui lelang yang transparan.
Pengadaan melalui e‑catalog sudah termasuk pajak serta margin keuntungan penyedia, sehingga harga akhir yang tercantum di platform e‑commerce biasanya lebih rendah karena tidak mencakup komponen-komponen tersebut.
Komitmen Transparansi dan Audit
Mensos menegaskan seluruh proses pembelanjaan di Kementerian Sosial berpedoman pada peraturan yang berlaku dan prinsip akuntabilitas penuh. Ia menambahkan, kementerian siap diaudit oleh KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam alokasi dana program Sekolah Rakyat.
“Kami tidak masuk ke detail teknis perhitungan, namun kebijakan umum dan pengawasan anggaran menjadi prioritas utama,” kata Gus Ipul. Ia menambahkan, “Jika ada temuan, kami akan menindaklanjuti sesuai prosedur hukum.”
Reaksi Publik dan Analisis Pengamat
Berbagai pengamat menilai bahwa sorotan KPK pada proyek bernilai miliaran rupiah memang penting untuk menjaga kepercayaan publik. Beberapa pihak mengingatkan bahwa sebelumnya terdapat 446 kasus korupsi terkait pengadaan barang publik, termasuk barang serupa di sektor pendidikan.
Namun, tidak semua pihak sepenuhnya mendukung langkah KPK. Sebagian menganggap peringatan ini berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
Terlepas dari perbedaan pandangan, semua pihak sepakat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan program Sepatu Sekolah Rakyat.
Dengan menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti peringatan KPK, Mensos berharap proses lelang dan distribusi barang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, sehingga program dapat terus berjalan tanpa hambatan hukum.
Jika proses audit berjalan lancar, diharapkan akan menjadi contoh bagi kementerian lain dalam mengelola anggaran besar dengan transparan.
