Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 23 April 2026 | Peristiwa politik di Lima kembali mengemuka setelah Menteri Pertahanan Carlos Diaz dan Menteri Luar Negeri Hugo de Zela mengajukan pengunduran diri pada Rabu (22 April 2026). Keputusan mereka muncul searah dengan Presiden sementara Peru, Jose Balcazar, yang menunda pembelian pesawat tempur F-16 Peru dari Amerika Serikat. Langkah tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan militer dan menyoroti ketegangan politik yang semakin tajam menjelang pemilihan umum akhir tahun.
Latar Belakang Penundaan
Sejak tahun 2022, pemerintah Peru telah berupaya menggantikan armada jet tua Mirage 2000 dan MiG-29 yang dibeli pada era 1980-an dan 1990-an. Negosiasi intensif dengan beberapa perusahaan global menghasilkan rencana pembelian 24 unit jet F-16, dengan tahap awal sebanyak 12 pesawat. Pada September 2025, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan tersebut, menandai Lockheed Martin sebagai kontraktor utama bersama General Electric Aerospace dan RTX Corp dalam kesepakatan senilai sekitar 3,42 miliar dolar AS.
Respon Menteri dan Presiden
Presiden Balcazar, yang akan mengakhiri masa jabatan pada Juli 2026, mengumumkan penundaan pembelian hingga pemerintahan berikutnya terbentuk. Dalam konferensi pers, ia menekankan bahwa komitmen pertahanan berskala besar tidak boleh menjadi beban bagi pemerintah transisi. “Kami harus memastikan bahwa keputusan strategis tidak mengikat generasi pemimpin selanjutnya,” kata Balcazar.
Namun, di tengah pernyataan itu, dua menteri menegaskan bahwa kontrak telah ditandatangani pada Senin lalu. Hugo de Zela dalam wawancara radio lokal RPP mengungkapkan bahwa tahap awal senilai 2 miliar dolar AS telah disepakati, diikuti tahap kedua sebesar 1,5 miliar dolar. Ia menambahkan bahwa pembayaran pertama dijadwalkan pada Rabu, meski tidak merinci nilai pastinya.
Carlos Diaz, yang baru menjabat sejak 17 Maret, mengirim surat pengunduran diri yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan strategis tersebut. “Saya tidak dapat mendukung keputusan yang mengorbankan keamanan nasional,” tulisnya. Dia dijadwalkan memberikan penjelasan di hadapan Komite Pertahanan Kongres pada Senin mendatang.
Implikasi bagi Industri Pertahanan
Penundaan ini berdampak signifikan pada industri pertahanan Amerika Serikat. Lockheed Martin, yang memandang pasar Latin Amerika sebagai arena pertumbuhan penting, kini menghadapi kompetisi ketat dari produsen Swedia dan Prancis. Duta Besar AS untuk Peru, Bernie Navarro, menegaskan Washington akan menggunakan “semua alat yang tersedia” terhadap pihak yang dianggap bernegosiasi dengan itikad buruk.
- Potensi kehilangan kontrak senilai lebih dari 3 miliar dolar AS.
- Penurunan kepercayaan investor asing pada stabilitas kebijakan pertahanan Peru.
- Kesempatan bagi pesaing Eropa untuk menawarkan alternatif yang lebih fleksibel.
Pandangan Internasional
Analisis para pengamat militer menilai bahwa keputusan Presiden Balcazar mencerminkan kekhawatiran domestik mengenai beban keuangan yang besar dalam konteks krisis ekonomi yang masih berlangsung. Sementara itu, negara-negara tetangga seperti Kolombia dan Chile menilai situasi ini sebagai peluang untuk memperkuat aliansi pertahanan regional.
Reaksi media internasional pun beragam. Reuters melaporkan bahwa pembatalan penandatanganan kontrak hanya beberapa jam sebelum acara dijadwalkan menambah kebingungan. Sementara sumber dalam pemerintahan Peru menyebutkan bahwa keputusan tersebut didorong oleh tekanan politik internal, bukan hanya pertimbangan ekonomi.
Ke depan, pemerintah Peru diharapkan akan menyusun rencana pembelian yang lebih transparan dan melibatkan parlemen secara lebih intensif. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian yang dapat mengganggu kestabilan keamanan nasional dan menurunkan kredibilitas Peru di mata investor asing.
Dengan situasi politik yang masih dinamis, masa depan program modernisasi angkatan udara Peru tetap menjadi pertanyaan besar. Keputusan akhir mengenai F-16 Peru kemungkinan akan menjadi indikator utama bagaimana negara ini menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dengan realitas fiskal dan tekanan politik.
