Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 22 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti praktik korupsi di sektor perkeretaapian setelah mengungkap dugaan intervensi lelang proyek kereta yang melibatkan mantan Bupati Pati, Sudewo. Penyelidikan ini menelusuri jejak intervensi yang konon terjadi saat Sudewo menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI, sekaligus menelusuri jaringan suap yang mengalir melalui orang kepercayaannya.
Latar Belakang Kasus
Sudewo, yang sempat menjadi Bupati Pati secara nonaktif, diduga menyisipkan diri dalam proses lelang proyek jalur kereta api yang dikelola Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Proyek tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan kontraktor swasta. Menurut keterangan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, intervensi tersebut diduga terjadi pada periode 2019-2024, ketika Sudewo masih aktif di DPR.
Penyelidikan KPK
Pada Selasa, 21 April 2026, tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi utama di perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur (BPKP Jatim) serta di Polresta Mojokerto. Pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada 19 Januari 2026, di mana Sudewo serta tujuh orang lainnya ditangkap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Saksi-saksi yang Diperiksa
- HS – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, yang memberikan gambaran teknis mengenai mekanisme lelang.
- MSH – Perwakilan PT Surya Kencana Baru, perusahaan yang ikut serta dalam proses tender.
- NW – Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi sekaligus Komisaris CV Cakra Semesta, yang menjadi saksi tentang kemungkinan pengaturan pemenang lelang.
- Helmi Setiawan – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di BTP Surabaya, yang memberikan keterangan tambahan mengenai alur dana.
Semua saksi hadir dan memberikan keterangan terkait dugaan adanya intervensi, pengaturan pemenang lelang, serta indikasi pembayaran fee kepada Sudewo melalui perantara yang tidak terdaftar secara resmi.
Dugaan Suap dan Imbalan
KPK menyoroti bahwa selain intervensi langsung, terdapat indikasi kuat bahwa Sudewo menerima fee atau imbalan dari kontraktor yang memenangkan tender. Penyidik mendalami alur uang yang mengalir melalui rekening rekening pihak ketiga, yang diduga merupakan orang kepercayaan Sudewo. Pada tahap awal penyidikan, KPK telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, Harno Trimadi, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Reza Maulana Magribi.
Reaksi dan Implikasi Politik
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi yang menimpa pejabat publik, khususnya yang berada di jajaran legislatif. Jika terbukti, intervensi Sudewo dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, mengingat ia pernah menjabat sebagai anggota Komisi V DPR, yang memiliki peran penting dalam pengawasan anggaran. Selain itu, kasus ini memperlihatkan betapa rentannya sistem lelang proyek infrastruktur terhadap campur tangan politik, mengancam transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik.
Pengembangan jalur kereta api di Jawa Timur merupakan proyek strategis yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Namun, skandal ini mengingatkan pemerintah untuk memperketat mekanisme pengawasan serta menegakkan sanksi tegas bagi pelaku korupsi, guna menjaga kepercayaan publik.
Dalam perkembangannya, KPK berjanji akan melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri alur dana yang mengaliri proyek tersebut dan mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah dan DPR diharapkan menanggapi temuan ini dengan tindakan preventif yang konkret, termasuk revisi regulasi lelang dan peningkatan pengawasan internal.
Kasus intervensi lelang proyek kereta ini menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan politik dapat menyusupi proses pengadaan publik, serta menegaskan pentingnya peran institusi anti‑korupsi dalam menjaga integritas negara.
