Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 12 April 2026 | Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik setelah menilai bahwa usulan pelarangan rokok elektronik (vape) merupakan langkah yang masuk akal. Dalam rapat khusus yang digelar pada awal pekan ini, para anggota komisi menegaskan bahwa vape tidak hanya menjadi ancaman kesehatan, melainkan juga sarana penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas.
Vape sebagai Celah Penyalahgunaan Narkotika
Anggota Komisi IX menyoroti fakta bahwa sejumlah pengguna vape kini memanfaatkan perangkat tersebut untuk mengedarkan zat‑zat psikoaktif, termasuk narkotika sintetis. Praktik ini menimbulkan risiko ganda: peningkatan kecanduan nikotin dan paparan zat narkotika yang dapat memperburuk kondisi mental dan sosial pengguna.
“Kita tidak dapat menutup mata terhadap realitas bahwa vape sudah dimanipulasi menjadi alat distribusi narkotika,” ujar salah satu anggota komisi dengan tegas. “Jika regulasi tetap longgar, maka pasar gelap akan terus menemukan celah baru untuk memperjualbelikan zat‑zat terlarang.”
Desakan Regulasi dan Pengawasan Lebih Ketat
Selanjutnya, komisi mengusulkan serangkaian langkah konkret untuk menutup celah‑celah tersebut. Di antara rekomendasi utama yang disepakati:
- Penerapan larangan total penjualan dan distribusi vape di seluruh wilayah Indonesia.
- Pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas memantau peredaran vape dan melakukan inspeksi rutin di toko‑toko elektronik serta gerai online.
- Peningkatan hukuman administratif dan pidana bagi pelaku yang terbukti menyalahgunakan vape untuk penyebaran narkotika.
- Pembatasan iklan vape di media massa dan platform digital, serta pelarangan sponsor pada acara‑acara publik.
- Penyuluhan intensif kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang bahaya kombinasi nikotin dan zat narkotika.
Anggota komisi menambahkan bahwa regulasi yang ketat harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Mereka menekankan perlunya kolaborasi antara aparat penegak hukum, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang menolak vape sebagai sarana narkotika.
Reaksi Publik dan Industri
Berita mengenai usulan pelarangan vape ini menuai beragam reaksi. Di kalangan konsumen dewasa, sebagian menganggap kebijakan tersebut terlalu membatasi kebebasan pilihan. Sementara itu, kelompok kesehatan masyarakat dan organisasi anti‑narkotika menyambut baik langkah Komisi IX, menilai hal ini sebagai upaya preventif yang sangat diperlukan.
Industri vape sendiri belum memberikan pernyataan resmi, namun para pelaku usaha diperkirakan akan menyiapkan strategi adaptasi, termasuk pengalihan produk ke segmen lain atau peningkatan standar keamanan produk.
Langkah Selanjutnya
Komisi IX berjanji akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah melalui rapat pleno DPR. Diharapkan, dalam jangka pendek, pemerintah dapat mengesahkan regulasi yang lebih tegas serta menyiapkan mekanisme pengawasan yang efektif.
Dengan menilai usulan pelarangan vape secara serius, Komisi IX berharap dapat meminimalisir dampak negatif rokok elektronik, melindungi generasi muda, dan mencegah penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam stabilitas sosial.
