Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 07 Mei 2026 | Kasus pemotongan rambut siswi di SMKN 2 Garut, Jawa Barat, telah menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai batasan tindakan disiplin yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa.
Pengamat pendidikan, Andreas Tambah, menilai bahwa di era yang semakin transparan dan mudah viral seperti saat ini, pendekatan disiplin yang mengarah pada tindakan fisik sudah tidak relevan. “Di zaman yang sangat transparan, mudah viral dan hak-hak individu dijunjung tinggi, seharusnya tindakan oknum guru atau sekolah yang bertujuan disiplin namun mengarah ke fisik sebaiknya tidak dilakukan,” kata Andreas.
Menurut Andreas, meskipun aturan sekolah melarang hal-hal tertentu seperti mewarnai rambut atau rambut gondrong bagi siswa laki-laki, penegakan aturan tidak boleh dilakukan dengan cara yang bersifat fisik. “Sekalipun di dalam tata tertib siswa tertulis pelarangan mewarnai rambut, atau gondrong bagi murid pria, tidak serta merta harus dihukum secara fisik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap pelanggaran tata tertib seharusnya ditangani berdasarkan prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan. “Bila ada murid yang melanggar tata tertib pastinya ada SOP dalam menangani kasus pelanggaran tata tertib tersebut,” lanjutnya.
Kepala SMKN 2 Garut, Nur Al Purqon, menjelaskan bahwa peristiwa pemotongan rambut berawal dari upaya penertiban terhadap siswa yang mewarnai rambut. Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut menjadi polemik karena dilakukan tanpa konfirmasi kepada orang tua siswa.
Orang tua siswa yang menjadi korban pemotongan rambut telah menyatakan kekecewaan dan kemarahan terhadap tindakan oknum guru. Mereka menuntut agar guru yang bersangkutan dihukum dan dipindahkan dari sekolah.
Kasus ini telah mendapat perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyerukan agar pihak sekolah melakukan evaluasi serius terhadap tindakan disiplin yang dilakukan.
Dalam penanganan kasus ini, pihak sekolah dan pemerintah perlu mempertimbangkan hak-hak siswa dan melakukan penyelesaian yang adil dan transparan.
Peristiwa ini juga telah memicu perdebatan mengenai batasan tindakan disiplin yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa. Banyak pihak yang menyerukan agar pihak sekolah melakukan pendekatan disiplin yang lebih humanis dan tidak melanggar hak asasi siswa.
Di akhir, kasus ini telah menunjukkan bahwa penanganan disiplin di sekolah perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan hak-hak siswa. Pihak sekolah dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa.
