Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 12 April 2026 | Dua kapal tanker milik anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, belum memperoleh izin untuk melintasi Selat Hormuz. Penutupan akses ini terjadi bersamaan dengan ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat, yang memperketat kontrol Tehran atas jalur pelayaran strategis tersebut.
Latar Belakang Penutupan Selat
Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, melalui mana diperkirakan 20 persen produksi minyak dunia mengalir setiap hari. Posisi geografis Iran yang menempati pantai utara selat memberi negara itu kemampuan untuk mengendalikan lalu lintas kapal, baik secara militer maupun politik. Iran menempatkan pasukan Garda Revolusi (IRGC) serta instalasi pertahanan di pulau‑pulau sekitar, memungkinkan deteksi cepat dan respons terhadap kapal yang mencoba melintas.
Alasan Kapal RI Tidak Dapat Lewat
- Kontrol Militer Iran: Iran dapat menutup atau memberlakukan prosedur ketat bagi kapal yang tidak mendapatkan persetujuan. Dalam situasi konflik, ancaman rudal pantai, kapal cepat, dan ranjau laut menjadi alat tekanan yang dapat memaksa kapal mengikuti kebijakan Tehran.
- Kebijakan “Tarif Tol”: Sejak peningkatan ketegangan, Iran menerapkan biaya transit tinggi, bahkan menggunakan aset kripto atau yuan China melalui sistem CIPS untuk menghindari sanksi Barat. Biaya yang dilaporkan dapat mencapai dua juta dolar per kapal tanker besar.
- Ketegangan Diplomatik: Penutupan selat dipicu oleh klaim Iran mengenai pelanggaran gencatan senjata oleh AS serta serangan Israel terhadap Hizbullah. Kondisi ini menambah tekanan pada negara‑negara yang bergantung pada pasokan minyak lewat selat.
Respons Indonesia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Iran. “Kita lagi sedang berkomunikasi terus,” ujar Bahlil dalam pertemuan di Kementerian ESDM, menekankan harapan agar dua minggu ke depan kapal-kapal Pertamina dapat melintasi selat setelah jeda eskalasi di kawasan timur tengah.
Pihak PIS, melalui Pjs Corporate Secretary Vega Pita, juga melaporkan koordinasi 24‑jam dengan Kementerian Luar Negeri serta pemantauan perkembangan situasi. Prioritas utama mereka tetap pada keselamatan awak kapal, keamanan muatan, dan kesiapan teknis untuk menavigasi selat dengan aman.
Dampak Ekonomi Nasional
Penahanan kapal tanker menghambat aliran minyak mentah ke dalam negeri, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stok minyak dan harga BBM di pasar domestik. Mengingat Indonesia masih menjadi importir bersih minyak, gangguan pasokan melalui jalur strategis ini berpotensi menambah beban pada neraca perdagangan dan menimbulkan tekanan inflasi.
Selain itu, biaya tambahan yang dibebankan Iran untuk setiap kapal dapat meningkatkan total biaya logistik, yang pada akhirnya akan dibebankan pada konsumen akhir. Pemerintah diperkirakan akan mengevaluasi opsi alternatif, termasuk rute lewat Laut Merah atau meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari wilayah lain.
Proyeksi Kedepan
Para pengamat menilai bahwa penyelesaian diplomatik antara AS dan Iran, yang sedang berlangsung di Islamabad, dapat menjadi faktor kunci untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun, hingga ada kepastian, kapal‑kapal lain, termasuk yang berasal dari China, masih menunggu izin lewat selat dengan prosedur yang ketat.
Indonesia terus menyiapkan langkah kontinjensi, termasuk memantau arus kapal melalui platform MarineTraffic dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara‑negara produsen minyak lain. Upaya diplomatik yang bersinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, dan PIS diharapkan dapat mempercepat proses perizinan serta memastikan keamanan awak dan muatan.
Dengan tekanan geopolitik yang masih tinggi, situasi di Selat Hormuz tetap menjadi tantangan utama bagi industri energi Indonesia. Keberhasilan membuka kembali jalur tersebut akan sangat bergantung pada dinamika politik regional serta kemampuan Indonesia dalam bernegosiasi secara efektif.
