Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 10 April 2026 | Rapat tertutup kabinet keamanan Israel dua minggu lalu menghasilkan persetujuan diam-diam atas 34 pemukiman baru di Tepi Barat, menciptakan rekor tertinggi dalam sejarah pendirian permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Keputusan tersebut diambil saat dunia tengah terfokus pada serangan militer bersama antara Amerika Serikat dan Israel ke Iran, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini sengaja disembunyikan dari sorotan publik internasional.
Latar Belakang dan Skala Persetujuan
Menurut laporan media Israel i24, pemukiman baru ini direncanakan di wilayah utara Tepi Barat yang terisolasi dari blok permukiman Israel lainnya, namun berada di antara pusat-pusat populasi Palestina. Seluruh pemukiman tersebut terletak di Area C, zona yang dikuasai penuh oleh Israel menurut kesepakatan Oslo. Hingga kini, total pemukiman yang telah disetujui sejak Benjamin Netanyahu kembali menjabat pada 2022 mencapai 103, meningkat 78 persen dalam tiga setengah tahun terakhir.
Data yang dirilis oleh lembaga pemantau Peace Now menunjukkan bahwa sekitar 144 pemukiman telah disahkan secara resmi, dan jika seluruh 103 yang baru disetujui selesai melalui proses Administrasi Sipil, jumlah total akan melonjak menjadi 235 pemukiman di Tepi Barat.
Pelanggaran Hukum Internasional
Pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Palestina dianggap melanggar hukum internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 menegaskan bahwa pemukiman tidak memiliki validitas hukum dan harus dihentikan. Mahkamah Internasional pada tahun lalu memutuskan bahwa semua pemukim Israel di Tepi Barat, yang diperkirakan berjumlah sekitar 700 ribu orang, harus meninggalkan tanah yang mereka duduki secara paksa.
Otoritas Palestina melalui kantor berita WAFA menilai keputusan ini sebagai “eskalasi berbahaya” dan “pelanggaran terang-terangan” terhadap hukum internasional. Mereka menuduh Israel berencana melakukan aneksasi, memperluas kontrol, serta melakukan pemindahan paksa penduduk Palestina.
Reaksi Politik dan Militer
Selama rapat kabinet keamanan, Kepala Staf Angkatan Darat Israel (IDF) Eyal Zamir menyatakan keprihatinannya bahwa penambahan pemukiman baru akan menambah beban personel militer yang sudah terkuras, mengingat kebutuhan perlindungan keamanan yang terus meningkat.
Kelompok aktivis Yesh Din menuduh keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi “pembersihan etnis” yang dipelopori oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Mereka menyoroti tiga pemukiman baru yang dijadwalkan dibangun di selatan kota Jenin, yang diyakini akan memutus akses penduduk Palestina ke jaringan utama di wilayah tersebut.
Implikasi terhadap Proses Perdamaian
Peningkatan jumlah permukiman secara drastis memperkecil peluang terwujudnya solusi dua negara. Para pengamat menilai bahwa setiap pemukiman baru memperumit peta demografis dan geografis, sekaligus menurunkan kepercayaan Palestina terhadap niat baik Israel.
Komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat, diingatkan oleh otoritas Palestina untuk segera turun tangan menghentikan “tindakan sepihak” Israel. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel yang mengonfirmasi keputusan tersebut.
Secara keseluruhan, persetujuan 34 pemukiman baru menandai titik kritis dalam konflik Israel-Palestina, menambah beban diplomatik bagi Israel sekaligus menimbulkan kecaman luas dari badan hak asasi manusia dan negara-negara pendukung resolusi PBB.
Dengan latar belakang ketegangan regional yang terus meningkat, keputusan ini dapat memperburuk situasi kemanusiaan di Tepi Barat dan menambah tekanan pada proses diplomatik yang sudah rapuh.
