Murka! Bupati Gorontalo Cabut Camat Tibawa Saat MTQ Bergulir, DPRD Dorong Kompetisi Turun ke Tingkat Kecamatan

Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 11 April 2026 | Gorontalo, 10 April 2026 – Kegelisahan politik kembali menggelora di Kabupaten Gorontalo ketika Bupati setempat secara mendadak mencabut jabatan Camat Tibawa di tengah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang sedang berlangsung. Keputusan tersebut menimbulkan spekulasi luas mengenai motif di balik tindakan administratif yang dianggap kontroversial ini.

Latar Belakang Kejadian

MTQ yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo sejak awal bulan ini bertujuan memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus meningkatkan kebersamaan antar‑kecamatan. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua minggu, dengan serangkaian lomba tilawah, hafalan, dan lomba ilmu Al‑Qur’an yang melibatkan ribuan peserta dari seluruh wilayah kabupaten.

Baca juga:
Saiful Mujani Batalak Tuduhan Makar: Kritik Politik Bukan Upaya Penggulingan Prabowo

Pada hari ketiga pelaksanaan, Bupati Gorontalo mengumumkan melalui rapat mendadak bahwa Camat Tibawa, yang selama ini bertanggung jawab atas koordinasi logistik MTQ di wilayahnya, dinonaktifkan. Pengumuman itu disampaikan tanpa penjelasan rinci, hanya menyebut “ketidaksesuaian kebijakan operasional”. Keputusan ini memicu protes langsung dari sejumlah tokoh masyarakat, aktivis keagamaan, serta anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.

Reaksi Zulfikar Usira, Ketua DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, menanggapi langkah Bupati dengan keras. Dalam sebuah pernyataan resmi, Usira menegaskan bahwa MTQ harus dapat dilaksanakan hingga tingkat kecamatan, termasuk di Tibawa, demi menjamin partisipasi merata dan menghindari ketimpangan akses. “Kami mendesak pemerintah daerah untuk tidak menghalangi pelaksanaan MTQ, terutama karena kompetisi ini menjadi sarana edukasi religius yang sangat penting bagi generasi muda,” ujar Usira.

Usira menambahkan bahwa pencabutan jabatan Camat tidak hanya merusak kelancaran acara, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ia mengajak seluruh fraksi DPRD untuk membentuk tim khusus yang memantau pelaksanaan MTQ dan memastikan tidak ada intervensi administratif yang mengganggu proses lomba.

Motif di Balik Keputusan Bupati

Meski belum ada keterangan resmi yang menguraikan alasan lengkap, sejumlah analis politik berpendapat bahwa keputusan tersebut mungkin berakar pada perselisihan internal antara Bupati dan pejabat daerah. Beberapa sumber internal menyebutkan adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam penyusunan anggaran MTQ, sementara pihak lain menilai tindakan tersebut sebagai upaya menegaskan otoritas eksekutif di tengah tekanan legislatif.

Baca juga:
Puluhan Pengemudi Ojek Online Demo di Depan Kantor Saiful Mujani, Tuntut Permintaan Maaf atas Seruan ‘Jatuhkan Prabowo’

Selain itu, laporan media lokal mencatat adanya ketegangan terkait alokasi dana sponsor MTQ yang dinilai tidak transparan. Jika benar, pencabutan Camat bisa menjadi langkah preventif untuk menghindari penyalahgunaan dana publik. Namun, tanpa kejelasan, publik tetap berada dalam kebingungan.

Dampak Langsung pada Pelaksanaan MTQ

Sejak keputusan itu, beberapa kegiatan MTQ di Tibawa harus dialihkan ke tim sementara yang dibentuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Namun, keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi mengakibatkan penundaan jadwal lomba, terutama pada kategori anak‑anak usia dini.

Para peserta mengungkapkan rasa kecewa, namun tetap bertekad menyelesaikan kompetisi. Salah satu peserta, Ahmad Fauzi, 14 tahun, berkata, “Kami tetap ingin menampilkan kemampuan kami, meski ada rintangan. MTQ adalah kesempatan besar bagi kami untuk belajar lebih dalam tentang Al‑Qur’an.”

Langkah Selanjutnya

Menanggapi situasi yang memanas, Sekretaris Daerah Gorontalo berjanji akan mengadakan pertemuan darurat antara Bupati, Camat yang bersangkutan, dan perwakilan DPRD dalam waktu tiga hari ke depan. Tujuannya adalah menemukan solusi bersama yang dapat memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan kelancaran MTQ hingga ke tingkat kecamatan.

Baca juga:
Geger! Ribuan PPPK Dihapus, Guru & Dokter Terancam Kehilangan Pekerjaan – Apa Penyebabnya?

Sementara itu, Zulfikar Usira menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi proses tersebut dan tidak akan menutup mata jika terdapat penyimpangan administratif. “Kami berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas, demi kepentingan masyarakat Gorontalo,” tuturnya.

Dengan ketegangan politik yang terus berkembang, masyarakat Gorontalo menantikan hasil mediasi tersebut. Harapan terbesar tetap pada kelangsungan MTQ yang dapat mempererat persaudaraan antar‑kecamatan, sekaligus menjadi panggung bagi generasi muda menampilkan bakat tilawah mereka.

Tinggalkan komentar