Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 25 Mei 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi pada 25 Mei 2026, membahas langkah-langkah strategis untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh berbagai menteri termasuk Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi terkini serta merumuskan rencana pemulihan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Dasco menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa penanganan bencana dapat dilakukan dengan baik dan efektif.
Dalam agenda tersebut, beberapa pejabat tinggi lainnya juga turut hadir, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Rapat ini menjadi platform untuk membahas kondisi terkini di wilayah terdampak, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 triliun untuk penanganan pasca bencana di Sumatera. Namun, tidak semua anggaran tersebut digunakan tahun ini karena pembagian anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Purbaya menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen agar pencairan anggaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
Dalam rapat tersebut, Purbaya menyoroti bahwa jika ada instansi yang kesulitan menyiapkan dokumen, Kementerian Keuangan siap membantu. Hal ini diharapkan akan mempercepat proses pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana nasional.
Maruarar Sirait, selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, juga memiliki peran penting dalam merumuskan langkah-langkah pemulihan tempat tinggal bagi para penyintas bencana. Dalam konteks ini, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi serta Rekonstruksi pascabencana dari pemerintah dibentuk untuk memastikan semua program berjalan dengan baik.
Dalam laporan sebelumnya, pemerintah menyebut bahwa sebagian besar fasilitas umum dan layanan publik di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Dari 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas yang terdampak, sebagian besar telah berfungsi kembali, meskipun masih ada beberapa puskesmas yang belum beroperasi.
Untuk mendukung pendidikan, pemerintah juga sedang melakukan revitalisasi terhadap 3.002 sekolah dengan total anggaran sebesar Rp 2,86 triliun. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah terdampak dapat kembali bersekolah dengan baik.
Di sektor infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan juga menjadi fokus utama. Di Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan telah kembali berfungsi, sementara di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, banyak ruas jalan dan jembatan juga sudah dalam kondisi baik.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh DPR dan pemerintah, diharapkan pemulihan pasca bencana di Sumatera dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang terdampak. Keberlanjutan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak akan sangat menentukan keberhasilan proses ini.
