Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 08 April 2026 | Pada Selasa, 7 April 2026, dua anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok, menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan resolusi yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz yang sebagian ditutup oleh Iran. Keputusan ini menandai salah satu langkah diplomatik paling kontroversial dalam krisis maritim yang telah memicu ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Tehran.
Hasil Pemungutan Suara dan Veto
Resolusi yang diusulkan oleh Bahrain memperoleh dukungan mayoritas: 11 suara mendukung, dua suara menolak, dan dua negara – Pakistan dan Kolombia – memilih abstain. Namun, karena Rusia dan Cina masing‑masing menekan tombol veto, draf tersebut tidak dapat diadopsi. Keputusan veto ini secara efektif menutup peluang PBB memberikan otorisasi militer atau tindakan ko‑ordinatif lain untuk memastikan kebebasan navigasi di selat strategis itu.
Latar Belakang Resolusi
Rancangan resolusi awal disusun oleh Bahrain dengan dukungan kuat dari negara‑negara Teluk Persia serta Amerika Serikat. Selama proses pembahasan, teks tersebut mengalami lima kali revisi untuk menurunkan nada agresifnya; versi akhir hanya mengizinkan tindakan defensif, seperti pengawalan kapal dagang, serta menyerukan koordinasi keamanan maritim. Bahrain, yang pada saat itu memegang kepresidenan bergilir Dewan Keamanan, menekankan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur transit bagi sekitar satu per lima pasokan minyak dunia, sehingga penutupannya mengancam stabilitas pasar energi global.
Ancaman dan Penarikan Janji Trump
Beberapa jam sebelum pemungutan suara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan ancaman keras, menyatakan akan “memusnahkan peradaban” Iran jika selat tidak dibuka sebelum tenggat waktu 20.00 ET pada 7 April. Namun, pada malam yang sama, kurang dari dua jam sebelum batas waktu, Trump menarik kembali ancamannya, menawarkan penangguhan serangan asalkan Iran menyetujui gencatan senjata dua minggu dan membiarkan pelayaran kembali berlangsung di bawah pengawasan militer Tehran.
Pernyataan Para Pemangku Kepentingan
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyampaikan kekecewaan mendalam atas kegagalan resolusi, menilai bahwa Dewan Keamanan mengirimkan sinyal buruk bahwa pelanggaran terhadap kebebasan pelayaran dapat dibiarkan tanpa respons tegas. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, mengecam veto tersebut, menyatakan bahwa permintaan Bahrain “sangat beralasan” mengingat kerugian ekonomi dan keamanan yang ditimbulkan oleh penutupan selat.
Di sisi lain, Vassily Nebenzia, utusan Rusia, dan Fu Cong, duta besar Tiongkok, menolak resolusi dengan alasan bahwa teks gagal mengidentifikasi akar konflik, yaitu serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Mereka menegaskan bahwa resolusi berisiko menjadi “izin penuh bagi agresi” dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Implikasi Strategis dan Ekonomi
Selat Hormuz menyumbang sekitar 21% produksi minyak mentah dunia. Penutupan parsialnya oleh Iran pada awal April 2026 dipicu sebagai balasan atas serangan udara AS‑Israel, yang menambah ketegangan di kawasan Teluk Persia. Ketidakmampuan PBB untuk menghasilkan resolusi yang mengikat meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku pasar energi, mengakibatkan fluktuasi harga minyak yang tajam pada minggu berikutnya.
Secara geopolitik, veto Rusia dan Cina mencerminkan pergeseran aliansi dalam sistem multilateral. Kedua negara menegaskan bahwa mereka menolak setiap tindakan yang dapat memperkuat posisi militer Amerika Serikat di kawasan, sekaligus melindungi kepentingan ekonomi mereka terkait ekspor energi. Sikap ini memperdalam perpecahan antara blok Barat dan negara‑negara yang menolak dominasi militer Amerika dalam urusan keamanan internasional.
Reaksi Regional dan Prospek Kedepan
Negara‑negara Arab Teluk, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab, menyatakan keprihatinan mendalam atas kegagalan resolusi. Mereka menekankan perlunya dialog diplomatik dan mekanisme keamanan maritim yang melibatkan semua pihak, termasuk Iran, untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Sementara itu, Iran menegaskan kesediaannya memfasilitasi pelayaran selama periode gencatan senjata dua minggu, asalkan koordinasi keamanan dilakukan oleh pasukan militernya. Namun, tidak ada jaminan bahwa tindakan ini akan diterima oleh komunitas internasional tanpa pengawasan yang jelas.
Dengan veto yang menutup jalan resolusi PBB, dunia kini menanti langkah selanjutnya dari para pemimpin besar. Apakah tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, atau mediasi bilateral akan berhasil memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz masih menjadi pertanyaan terbuka. Yang pasti, krisis ini menegaskan betapa rentannya arus perdagangan global terhadap dinamika politik regional, dan menuntut respons kooperatif yang melampaui kepentingan sempit negara‑negara tertentu.
