Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 01 Mei 2026 | Jakarta, 1 Mei 2026 – Lorna Hajdini, eksekutif senior di JPMorgan Chase, kembali menjadi sorotan publik setelah muncul tuduhan serius tentang penyalahgunaan kekuasaan, pemakaian obat terlarang, dan perlakuan seksual terhadap seorang karyawan junior yang sudah berstatus menikah. Kasus ini tidak hanya mengancam karier Hajdini, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang budaya kerja dan kebijakan perlindungan karyawan di institusi keuangan internasional.
Latar Belakang Karir
Lorna Hajdini, lulusan dari universitas terkemuka di Amerika Serikat, bergabung dengan JPMorgan pada awal 2010-an dan cepat naik jabatan hingga memimpin unit strategis yang menangani klien korporasi besar. Rekam jejaknya selama lebih dari satu dekade menunjukkan pencapaian signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas jaringan klien, sehingga menjadikannya salah satu figur penting dalam struktur kepemimpinan bank tersebut.
Tuduhan dan Kronologi
Menurut dokumen yang diperoleh oleh media, seorang manajer menengah yang bekerja di bawah Hajdini mengaku bahwa ia dipaksa mengonsumsi zat psikoaktif selama pertemuan kerja yang seharusnya bersifat profesional. Penggunaan obat tersebut, yang tidak diungkapkan secara jelas, diduga bertujuan untuk menurunkan kewaspadaan korban sehingga Hajdini dapat melakukan hubungan seksual secara paksa. Korban, yang telah menikah dan memiliki dua anak, menggambarkan dirinya diperlakukan layaknya “budak seks” di kantor, termasuk dipaksa melakukan aktivitas seksual berulang kali di ruang kerja pribadi Hajdini.
Selain tuduhan tersebut, sejumlah saksi internal mengkonfirmasi adanya pola perilaku intimidasi dan tekanan psikologis yang diarahkan kepada karyawan junior, terutama perempuan, yang dianggap kurang berpengalaman. Beberapa saksi menyebutkan bahwa Hajdini secara rutin mengatur “after-hours” meeting di hotel atau ruang pribadi, yang kemudian menjadi arena bagi tindakan tidak senonoh.
Reaksi JPMorgan
JPMorgan merespon dengan mengumumkan penyelidikan internal yang dipimpin oleh tim kepatuhan independen. Pihak bank menegaskan bahwa semua tuduhan akan diproses secara transparan dan bahwa mereka berkomitmen melindungi hak karyawan. Dalam pernyataan resmi, JPMorgan menyebutkan bahwa Lorna Hajdini telah ditangguhkan dari jabatannya selama proses investigasi berlangsung. Selain itu, bank mengumumkan revisi kebijakan pelaporan pelecehan seksual, termasuk pembentukan hotline anonim dan pelatihan ulang bagi manajer senior.
Proses Hukum
Korban telah mengajukan gugatan perdata terhadap JPMorgan dan Lorna Hajdini, menuntut kompensasi atas kerugian psikologis, moral, serta kerugian materiil akibat kehilangan pekerjaan. Gugatan tersebut juga menuntut agar bank bertanggung jawab atas kegagalan dalam mencegah lingkungan kerja yang berbahaya. Sementara itu, pihak berwenang federal mulai membuka penyelidikan pidana terkait kemungkinan pelanggaran hukum narkotika dan pemerasan seksual.
Hajdini sendiri belum mengeluarkan pernyataan publik. Namun, melalui kuasa hukumnya, ia membantah semua tuduhan dan menegaskan bahwa ia akan melawan semua fitnah serta menuntut pihak yang menyebarkan informasi palsu.
Analisis Dampak
Kasus ini menambah daftar skandal seksual yang melanda industri keuangan global dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus yang melibatkan eksekutif di Goldman Sachs dan Morgan Stanley. Dampak langsung terlihat pada penurunan kepercayaan investor dan potensi penurunan nilai saham JPMorgan dalam jangka pendek. Analisis pasar menunjukkan bahwa saham bank tersebut mengalami penurunan 2,3% pada hari pengumuman pertama kasus.
Di sisi lain, kasus ini memicu perdebatan publik tentang budaya “power imbalance” di perusahaan besar, di mana eksekutif dengan otoritas tinggi dapat memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Aktivis hak perempuan menuntut regulasi lebih ketat dan pengawasan independen untuk menghindari terulangnya kejadian serupa.
Dengan proses hukum yang masih berjalan, nasib Lorna Hajdini masih belum pasti. Namun, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi institusi keuangan dan korporasi lainnya untuk memperkuat mekanisme pelaporan, melindungi karyawan, dan menegakkan standar etika yang tinggi.
