Berita Hari Ini Terlengkap di Asia – KGNews.asia – 11 April 2026 | Jakarta, 11 April 2026 – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa pemotongan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK paruh waktu belum akan menyelesaikan masalah kelebihan belanja pegawai di provinsi tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah data terbaru menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Barat melebihi batas maksimal yang ditetapkan Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Belanja Pegawai Melebihi Batasan UU HKPD
Menurut pasal 146 ayat (1) UU HKPD, daerah wajib membatasi belanja pegawai (selain tunjangan guru) tidak lebih dari 30 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, laporan keuangan terbaru Pemprov Sulawesi Barat mengindikasikan bahwa persentase tersebut telah melampaui angka tiga puluh persen, menempatkan provinsi dalam posisi kritis yang memerlukan penyesuaian selama lima tahun ke depan sebagaimana diatur ayat (2).
Gubernur Suhardi Duka menambahkan, “Jika semua PPPK dihapus sekaligus, persentase belanja pegawai tetap di atas batas yang ditetapkan. Ini menandakan bahwa masalahnya lebih struktural, bukan sekadar jumlah tenaga kerja kontrak.”
Usulan Relaksasi Aturan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam upaya mengurangi tekanan fiskal, Gubernur mengusulkan adanya relaksasi terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah, khususnya batas maksimum belanja pegawai. Usulan tersebut mencakup dua poin utama: pertama, peninjauan kembali batas persentase yang dapat diubah melalui keputusan menteri setelah koordinasi dengan kementerian terkait; kedua, penyesuaian jangka panjang yang melibatkan evaluasi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK secara menyeluruh.
Usulan ini selaras dengan ayat (3) pasal 146 UU HKPD yang memperbolehkan penyesuaian persentase melalui keputusan menteri setelah koordinasi dengan menteri dalam negeri dan menteri pendayagunaan ASN serta reformasi birokrasi. Gubernur berharap kebijakan ini dapat memberi ruang bagi daerah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan layanan publik dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.
Implikasi Bagi PPPK dan ASN
PPPK, yang diangkat melalui perjanjian kerja, menjadi komponen penting dalam pengelolaan layanan publik di daerah. Di Sulawesi Barat, terdapat sejumlah PPPK tetap dan paruh waktu yang berperan dalam sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Penghapusan total mereka tidak hanya menimbulkan kekosongan fungsi, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah harus mempertimbangkan konsekuensi sosial bagi PPPK yang kehilangan pekerjaan, termasuk dampak pada kesejahteraan keluarga dan stabilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan bukan sekadar pemotongan tenaga kerja, melainkan restrukturisasi yang mencakup penyesuaian gaji, optimalisasi kinerja, dan peningkatan efisiensi operasional.
Langkah Selanjutnya
- Pengajuan rekomendasi relaksasi batas belanja pegawai kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan ASN.
- Pengkajian ulang kebutuhan tenaga kerja PPPK melalui audit kinerja dan kebutuhan layanan publik.
- Penetapan rencana penyesuaian anggaran selama lima tahun ke depan dengan target menurunkan persentase belanja pegawai mendekati 30 persen.
- Penyusunan mekanisme transisi bagi PPPK yang terdampak, termasuk program pelatihan ulang dan penempatan kembali.
Jika rekomendasi tersebut disetujui, Sulawesi Barat dapat memperoleh kelonggaran yang memungkinkan penyesuaian anggaran secara bertahap tanpa menimbulkan guncangan drastis pada layanan publik. Namun, proses persetujuan memerlukan koordinasi intensif antara pemerintah provinsi, kementerian pusat, serta lembaga pengawas keuangan.
Gubernur Suhardi Duka menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan fiskal yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya menurunkan beban APBD, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
